Katanya Syariah 6 Juta Per Tahun – Kritik Tarif Halal untuk UMKM dan Dapur MBG
16 Oktober 2026
Opini : oleh Amru Siregar, SH
Jakarta – Nalar Publik Indonesia – saat memberikan Orasi ilmiah di UNPAD, SBY Presiden Ke 6 Indonesia menyampaikan Kalimat menohok: “Kalau yang batuk Pak Prabowo, hati-hati. Kalau batuknya keras, nilai tukar rupiah dan saham bisa jatuh.”
Apa artinya? Artinya ekonomi kita masih terlalu sentralistik. Semua tergantung satu orang di pusat. Batuk satu orang, bisa membuat Rupiah anjlok dan negara jatuh.
SBY lanjut: “Saya jenderal, tetapi i love democracy. Demokrasi yang baik selalu lebih baik dari sistem otoritarian. Jangan sampai ada pemimpin yang merasa – negara adalah saya, hukum adalah saya.”
Padahal, pasca reformasi, pasca amandemen UUD 45, kita sudah sepakat: Indonesia tidak lagi sentralisasi. Kita sudah desentralisasi. Otonomi daerah.
Tapi hari ini, fakta di lapangan? Saya kasih contoh paling nyata.
Dapur MBG, yang kasih makan anak sekolah kita, dikenakan biaya sertifikasi halal: 6 JUTA RUPIAH PER TAHUN! Bukan sekali seumur hidup. Tiap tahun bayar!
Ini ekonomi syariah? Atau ekonomi sentralisasi yang sedang meras rakyat pakai judul syariah?
[ 0:30 – 2:00 – FAKTA LAPANGAN ]
Tidak ada yang bisa luput dari sertifikat halal, ini data resmi dari BPJPH.
Untuk dapat sertifikat halal, UMKM ultra mikro bayar Rp 350 ribu. UMKM kecil menengah bayar Rp 3,6 juta sampai Rp 6,4 juta. Dapur MBG, SPPG, katering, kena di angka Rp 6 juta per tahun.
6 juta per tahun! Saya ulangi, PER TAHUN!
Artinya apa?
Tahun pertama bayar 6 juta.
Tahun kedua perpanjangan bayar lagi.
Tahun ketiga bayar lagi.
Ganti menu, bayar lagi. Ganti supplier ayam, bayar lagi.
Kalau pemerintah targetkan 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. 30 ribu kali 6 juta. Berapa? Rp 180 MILIAR PER TAHUN! Hanya untuk stempel!
Kalau 4 juta UMKM wajib halal tahun 2026 ini. Rata-rata bayar 1 juta saja. Berapa? Rp 4 TRILIUN PER TAHUN!
Uang itu larinya kemana? Ke Lembaga Pemeriksa Halal. Ke LPH, LPPOM, LSH. Yang kantornya di pusat. Yang tarifnya ditentukan dari pusat. Yang aturannya dari Jakarta.
Inilah yang disebut SBY kemarin: sentralisasi gaya baru. Otoritarian dalam bentuk administrasi.
[ 2:00 – 4:00 – KONEKSI TATA NEGARA – ORASI SBY ]
Mari kita belajar tata negara sedikit. Biar edukasi kelihatan.
Pasca reformasi 1998, kita amandemen UUD 45 sebanyak 4 kali. Salah satu amanat terbesarnya: Hapus sentralisasi Orde Baru. Ganti dengan desentralisasi dan otonomi daerah.
Kenapa? Karena Indonesia itu luas. Warung di Percut Sei Tuan, Deli Serdang, masalahnya beda dengan warung di Papua. Dapur MBG di desa, kemampuannya beda dengan dapur di Jakarta. Jadi urusan izin, urusan UMKM, urusan dapur, harusnya diatur di daerah, oleh daerah, sesuai kemampuan daerah.
Itu cita-cita reformasi.
Tapi lihat sertifikasi halal hari ini.
Aturannya dari BPJPH pusat.
Tarifnya Rp 6 juta per tahun, dipukul rata dari Sabang sampai Merauke.
Lembaga pemeriksanya ditunjuk pusat.
Daerah? Hanya jadi tukang stempel dan tukang tagih.
Kalau ini bukan sentralisasi, apa namanya?
SBY bilang: Jangan sampai negara adalah saya, hukum adalah saya.
Sekarang yang terjadi: Sertifikat adalah pusat, tarif adalah pusat, stempel adalah pusat. Daerah dan UMKM hanya bayar.
Kalau bupati atau walikota mau bantu UMKM-nya gratiskan halal, tidak bisa. Karena aturannya di pusat. APBD tidak bisa intervensi.
Jadi di mana letak otonomi daerahnya?
[4:00 – 6:30 – HALU VS FAKTA – 5 STRATEGI & DEFISIT ]
Pemerintah kemarin di ISEF umumkan 5 strategi ekonomi syariah. Bidik pasar muslim global. IUAE-CEPA. GCC. Turki. Katanya pasar 3,6 triliun Dollar. Katanya pertumbuhan 8%.
Enak didengar. Halu yang indah.
Tapi coba kita tanya balik, dengan data APBN.
Berapa sumbangsih IUAE-CEPA ke pendapatan negara sampai hari ini? Nol. Investasi yang dijanjikan US32,7Miliar pada kunjungan Presiden Jokowi ke UEA tahun 2021−2022 yang menjadi dasar penandatanganan IUAE−CEPA Jul i2022, realisasinya hingga 2025 baru US 169 Juta menurut data Kedubes RI di Abu Dhabi Oktober 2026. Neraca dagang kita dengan UAE masih defisit. Kita masih impor minyak dari mereka.
Berapa sumbangsih GCC, Arab Saudi, Qatar? Kita tiap tahun keluarkan 40 triliun untuk umroh dan haji. Devisa keluar. Ekspor halal kita ke sana cuma 5%. Sertifikat halal kita tidak diakui mereka. Harus sertifikasi ulang di sana. Bayar lagi.
Berapa sumbangsih Turki? Turki punya lembaga halal sendiri, TSE. Sertifikat Indonesia tidak otomatis laku.
Jadi 5 strategi itu, sampai hari ini, hanya angan-angan di podium. Foto-foto tanda tangan. Tidak ada angka yang masuk ke APBN.
Yang ada angkanya justru apa? Defisit APBN 2026: Rp 600 Triliun!
Lalu untuk tutup defisit itu, caranya bagaimana? Tarik dari rakyat. Dengan judul apa? Judulnya syariah. Caranya? Wajibkan sertifikasi halal. Tarif 6 juta per tahun.
Padahal Eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri sudah bongkar: ada 40 perusahaan baja yang ngemplang pajak, satu perusahaan saja bocornya Rp 4-5 Triliun. Satu perusahaan ngemplang Rp 1 Triliun per tahun. Kalau 40 perusahaan, berapa? Rp 40 Triliun per tahun hilang.
Rumusnya jadi begini:
Judul: Ekonomi Syariah Global
Isinya: Tarik 6 Juta Per Tahun UMKM dan Dapur MBG dari Rakyat untuk Tutup Defisit.
Ini yang saya bilang : Enak didengar, fakta menyakitkan. Mereka sedang meras rakyat.
Bukan orangnya yang meras. Tapi sistemnya yang memeras secara sistemik.
[ 6:30 – 8:30 – PENUTUP – PERTANYAAN BESAR ]
Jadi saya mau tanya ke pemerintah, dan ini pertanyaan dari SBY juga sebenarnya.
Kalau pasca reformasi kita sudah sepakat desentralisasi, kenapa sertifikasi halal justru sentralisasi?
Kalau modal ekonomi syariah katanya dari APBN, dari BSI yang modalnya APBN, kenapa UMKM masih disuruh bayar 6 juta per tahun?
Kalau APBN itu uang pajak semua rakyat, dari Sabang sampai Merauke, dari muslim dan non-muslim, kenapa judulnya diklaim untuk pasar muslim saja? Kenapa manfaatnya diklaim milik mayoritas saja? Padahal modalnya dari semua rakyat.
Ini yang disebut bibit-bibit Bosnia. Bukan saya yang ngomong, ini ilmu tata negara. Ketika modal bersama, tapi klaimnya milik kelompok saja. Ketika pajak semua orang, tapi stempelnya untuk satu golongan saja. Ketika daerah disuruh otonomi, tapi tarifnya ditentukan pusat 6 juta per tahun.
Itu bibit perpecahan.
SBY sudah ingatkan: Jangan otoritarian. Jangan sentralisasi. Cinta demokrasi.
Maka tulisan ini saya tutup dengan pertanyaan:
Kalau pasar globalnya masih angan-angan, IUAE-CEPA belum ada buktinya, GCC belum ada sumbangsihnya, defisit APBN masih 600 Triliun, tapi tagihan 6 juta per tahunnya sudah nyata di dapur MBG dan warung UMKM, siapa yang sedang dibohongi?
Apakah ini strategi ekonomi syariah, atau strategi pakai judul syariah untuk memeras rakyat 6 juta per tahun?
Silakan jawab di kolom komentar. Terutama yang punya dapur MBG dan UMKM yang sudah bayar. Berapa kalian bayar? Tulis di bawah.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Tim Editor Nalar Publik Indonesia
CATATAN KAKI:
- Pemerintah resmi menyiapkan 5 strategi ekonomi syariah untuk membidik pasar muslim global yang belanjanya diproyeksikan US3,6TriliundanasetkeuangansyariahUS 9,72 Triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Wibowo dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di JICC, 14 Oktober 2026. Sumber: Investor.id – Pemerintah Bidik Ekonomi Syariah Jadi Pendorong Pertumbuhan 8%
- Rincian strategi tersebut: Strategi pertama adalah penguatan industri halal dan UMKM halal termasuk kategori ultra mikro sebagai penggerak utama rantai pasok, Strategi kedua adalah peningkatan ekspor halal dan kerja sama internasional lewat perjanjian dagang seperti IUAE-CEPA yang telah berlaku, serta perundingan berjalan dengan Dewan Kerja Sama Teluk / Gulf Cooperation Council (GCC), Turkiye, Pakistan, Bangladesh dan Tunisia.
- Frasa “we don’t live alone, we do not live by ourselves” adalah alasan resmi pemerintah tentang pentingnya kerja sama internasional tersebut untuk bisa bersaing di tingkat global. investor.id
- Video Orasi Ilmiah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka Dies Natalis FISIP Universitas Padjadjaran (UNPAD) ke-68, Selasa 13 Oktober 2026 / Rabu 14 Oktober 2026. Dalam orasi tersebut SBY menegaskan: “For me, saya jenderal tetapi i love democracy” dan “demokrasi yang baik selalu lebih baik dari sistem politik manapun” — menolak sistem otoritarian karena dianggap lebih stabil.
- Judul resmi orasi: “FISIP Unpad untuk Indonesia: Merawat Integritas, Menggerakkan Inovasi, dan Membangun Kolaborasi” — menekankan ilmu pengetahuan harus jadi landasan pengambilan kebijakan dan perguruan tinggi harus jadi ruang pemikiran yang cerdas, kritis, dan independen.
- Dalam orasi yang sama SBY juga mengingatkan para pemimpin agar tidak melanggar konstitusi, tidak antikritik, dan tidak merasa kebal hukum, serta menjaga konstitusi sebagai fondasi kehidupan bernegara.
- Sumber Video Resmi :
- Merdeka.com: Memukau Orasi Ilmiah SBY Bahas Politik & Demokrasi di Unpad: Saya Jenderal, Tetapi… — 13/10/2026
- KompasTV: [FULL] Orasi Ilmiah SBY di Unpad: Bahas Politik hingga Demokrasi — 13/10/2026[Full]
Tinggalkan Balasan