luhut-ke-beijing-usai-purbaya-dicopot-bahas-suahasil-apec-panda-bond-smelter-bvi-danantara
21 September 2026
Jakarta, Nalar Publik Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi China di Beijing, Jumat (18/9/2026). Pertemuan itu terjadi hanya empat hari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengatakan pemerintah China berharap Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, dapat hadir dalam APEC Finance Ministers’ Meeting (FMM) yang akan digelar di Hong Kong pada 19-21 Oktober 2026. Hal ini dilaporkan ANTARA News Gorontalo.
“Dalam perbincangan saya, mereka tanya, ‘Bisa tidak Pak Menteri Suahasil hadir di APEC Ministerial Meeting di Hong Kong?’. Saya telepon Pak Sua, dan Pak Sua akan hadir. Mereka senang,” kata Luhut di Beijing, dikutip dari Jurnal Patroli News.
Selain agenda APEC, Luhut juga menyebut China memberikan perhatian pada kelanjutan Panda Bond, yakni penerbitan surat utang berdenominasi renminbi di pasar China. Luhut menyebut Suahasil menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan instrumen tersebut.
Pertemuan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah polemik pencopotan Purbaya yang sebelumnya bersitegang soal dividen Danantara dan pembayaran utang Whoosh.
Polemik Dividen Danantara Rp 120 Triliun dan Smelter BVI
Sebelum dicopot, Purbaya Yudhi Sadewa diketahui mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menyetor dividen sekitar Rp 120 triliun ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk buffer fiskal APBN 2026. Langkah itu memicu keberatan dari pihak Danantara, seperti dilaporkan CNBC Indonesia dan http://AFU.id.
Di waktu yang sama, Purbaya juga menyoroti persoalan 40 perusahaan baja yang diduga mengemplang pajak dengan potensi Rp 40 triliun per tahun. Dana tersebut, menurut Purbaya dalam rapat di DPD RI, bisa digunakan untuk membiayai program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tanpa harus menggunakan Dana Desa.
Isu ini kemudian berkembang pada persoalan smelter yang mendapatkan fasilitas Tax Holiday hingga 20 tahun di Indonesia namun perusahaan induknya berdomisili di British Virgin Island (BVI), wilayah yang dikenal sebagai tax haven dengan pembebasan pajak penghasilan dan dividen.
Konflik Soal Utang Whoosh
Hubungan Purbaya dan Luhut juga memanas terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Purbaya menolak pembayaran utang KCIC menggunakan APBN, sementara Luhut menegaskan persoalan Whoosh adalah restrukturisasi utang dengan China, bukan pembiayaan APBN.
“Saya sudah bicara dengan (Pemerintah) China karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta uang APBN,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, dikutip Koran Kota.
Pengamat menilai rangkaian peristiwa pencopotan Purbaya, tarik-menarik dividen Danantara 120 T, polemik tax holiday smelter BVI, dan lawatan Luhut ke Beijing untuk mengamankan restrukturisasi Whoosh dan Panda Bond merupakan mata rantai yang saling terkait dalam menjaga stabilitas investasi Indonesia-China.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan di bawah Menkeu Suahasil Nazara belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan penagihan pajak 40 perusahaan baja dan setoran dividen Danantara tersebut.
Penulis: Amru Siregar
Editor: Nalar Publik