medan, 18 Agustus 2026
Oleh: Amru Siregar,SH
Ketua Jaringan Nasional Aktivis 98 Sumatera Utara
Pemerhati Kebijakan PanganProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program paling ambisius pemerintah. Anggaran Rp 171 Triliun digelontorkan demi 82 juta anak Indonesia. Tujuannya mulia: cegah stunting, tingkatkan SDM.
Namun setelah kita bedah angkanya, muncul pertanyaan pahit: Sebenarnya untuk siapa Rp 10.000 per porsi itu?
Berdasarkan komposisi “Menu 3T” saat ini – Tempe, Telur, Tahu – dengan asumsi anggaran bahan baku Rp 10.000, alurnya begini:
[GAMBAR GRAFIK PIE 65% vs 35%]Faktanya, 65% atau Rp 6.500 dari setiap porsi langsung lari ke luar negeri. Uang itu dipakai untuk membeli Kedelai dari Amerika, Minyak Goreng
Jika dikalikan 20 juta penerima manfaat x 200 hari sekolah, maka Rp 26 Triliun per tahun APBN kita gunakan untuk menggemukkan petani negara lain.
Sebaliknya, hanya 35% atau Rp 3.500 yang berputar di ekonomi lokal. Itupun harus dibagi untuk beras petani, telur peternak, sayur, dan buah.Ironis.
Di saat Presiden Prabowo berpidato ingin “menyerap 1 juta petani dan nelayan” lewat MBG, kebijakan di lapangan justru sebaliknya. Ikan laut dicoret dengan alasan alergi. Susu dicoret karena “mahal”
PESAN DARI PAK SBY: 4 MESIN HARUS MENYALA
Di sinilah kita perlu menoleh ke pengalaman. Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya di Lemhanas 23 Februari 2026 dan di ITS 11 November 2025, mengingatkan formula untuk mencapai pertumbuhan 6%.
Menurut Pak SBY, ada 4 mesin penggerak ekonomi yang harus dipacu bersamaan:
Konsumsi Rumah Tangga, Belanja Pemerintah, Ekspor, dan Investasi Swasta
Beliau juga menyatakan bahwa target pertumbuhan 6% itu realistis dan bisa digapai, karena pernah dicapai di era pemerintahannya hingga 6,5%.Namun Pak SBY juga mengingatkan: pertumbuhan tidak boleh hanya mengejar angka. Harus berkeadilan dan inklusif.Nah, masalahnya sekarang:
Dengan pola MBG saat ini, kita justru mematikan 1 mesin utama yaitu “Konsumsi Rumah Tangga”. Uang Rp 171 Triliun tidak berputar di warung, di pasar, di tangan ibu-ibu. Ia langsung lari ke pelabuhan impor.
Pak SBY pernah bilang: “Tanpa pertumbuhan ekonomi, pengangguran akan tetap tinggi, daya beli masyarakat rendah”.
Pertanyaannya, bagaimana daya beli bisa naik jika 65% uangnya tidak pernah menyentuh ekonomi rakyat?
EFISIENSI YANG MEMISKINKAN Inilah yang saya sebut “Efisiensi Palsu”. Hemat di atas kertas, tapi membocorkan devisa dan mematikan ekonomi kerakyatan.
MBG seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi desa. Bukan menjadi mesin impor terbesar kedua setelah BBM.
Jika kita serius ingin kejar pertumbuhan ekonomi 6% seperti yang diingatkan Pak SBY, maka uang APBN harus berputar di Indonesia. Beli ikan nelayan. Beli susu segar. jangan sampai orang bertanya: Apakah ini “Makan Bergizi Gratis”?
Atau ini “Makan Impor Gratis” dengan label “Bergizi”?
Dimoment hari kemerdekaan ini, mari kita merdeka dari ketergantungan impor. Merdeka memberi makan anak dengan hasil bumi sendiri. Itulah kemerdekaan pangan yang sesungguhnya.”