BREAKING NEWS: EFISIENSI PALSU – SAAT BGN LARANG SUSU & IKAN LAUT UNTUK ANAK INDONESIA
Gambar buatan Meta AI

Medan 13 agustus 2026, Nalar Publik Indonesia –

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah harapan 82 juta anak Indonesia. Tapi harapan itu kini dicederai oleh kebijakan yang kami sebut “Efisiensi Palsu”. Atas nama hemat anggaran, BGN justru menghapus 2 sumber gizi terbaik bangsa: Susu dan Ikan Laut

  1. GIZI ANAK DIKORBANKAN ATAS NAMA EFISIENSIBGN beralasan susu tidak wajib karena bisa diganti tempe, tahu, ikan.
    Faktanya di lapangan? Menu MBG hari ini isinya tahu, tempe, dan ikan tawar.
    Protein hewani berkualitas tinggi untuk kecerdasan dan pertumbuhan tulang anak, dipangkas.Hasilnya sudah terlihat: Anak protes, makanan banyak dibuang, orang tua resah.
    Pertanyaannya: Ini program gizi, atau program “diet tempe nasional” untuk anak?
  2. PETENAK LOKAL & NELAYAN DITIKAM DI SIANG BOLONG Pukulan pertama: Investasi peternakan sapi perah 180.000 ton/tahun di Brebes diresmikan, tapi pasar susunya dimatikan BGN sendiri. Penghinaan . Pukulan kedua: BGN melarang ikan laut masuk menu MBG. Yang boleh hanya ikan tawar: lele, nila, patin.
    Ini keterlaluan. Indonesia negara maritim dengan 17.000 pulau. Tapi 3 juta nelayan kita tidak dapat setetes manfaat pun dari anggaran MBG triliunan rupiah.
    Di mana letak “pemberdayaan UMKM lokal” yang dijanjikan? apa UMKM yang Dimaksud hanya Telur ,Tahu dan Tempe ?
  3. KARTEL KEDELAI IMPOR BERPESTA PORA Ke mana larinya dana MBG yang Rp 900 Miliar per hari itu? Ke kedelai. Indonesia impor 2,7 juta ton kedelai / tahun, 86% dari Amerika. Dan 66% kuotanya dikuasai 3 perusahaan: FKS, Gerbang Cahaya, Budi Semesta. Saat susu dihapus, monopoli kedelai ini makin kuat. Dana rakyat bukan ke peternak Susu , tapi ke importir.
  4. Pelarangan susu bukan efisiensi. Ini adalah langkah mundur. Ini adalah kebijakan yang menggadaikan masa depan anak-anak kita demi kenyamanan segelintir importir.
  5. Jika BGN serius “untuk anak”, maka wajibkan susu. Jadikan itu mesin untuk membangun 1000 peternakan baru di seluruh Indonesia. Jangan jadikan anak-anak kita kelinci percobaan “diet tempe nasional”. Inilah inti dari “Efisiensi Palsu”. Saat susu dan ikan laut dicoret, kebutuhan protein lari ke tempe dan tahu.
    Dan 66% kedelai nasional kita impor. Dikendalikan hanya 3 perusahaan besar.Artinya sederhana: Setiap hari ratusan miliar uang negara lari ke luar negeri untuk beli kedelai.
    Efisiensi untuk siapa? Ini jelas subsidi terselubung untuk kartel impor.
  6. SOLUSI NYATA – DARI “IMPOR” KE “EKONOMI PANGAN LOKAL “Kami mengkritik, sekaligus menawarkan jalan keluar. Jika BGN serius ingin MBG menyejahterakan rakyat, lakukan 4 hal ini antara lain sebagai berikut :.:SAJIKAN SAYUR HIDROPONIK LOKAL Hentikan ketergantungan impor. Alihkan anggaran ke kelompok tani hidroponik di tiap kecamatan. 1 SPPG bisa menyerap 10-20 petani. Anak dapat sayur segar, petani dapat pasar tetap. MASUKKAN JAMUR TIRAM SEBAGAI “PROTEIN NABATI PREMIUM”Proteinnya tinggi, budidaya 1-2 bulan panen, bisa diusahakan ibu-ibu PKK/RT. Ini jauh lebih bergizi dan produktif dari pada tempe dari kedelai impor.WAJIBKAN 70% BAHAN DARI RADIUS 50 KM SEKOLAH Buat aturan tegas: beras, telur, sayur harus dari petani/UMKM sekitar sekolah. Ini baru namanya “multiplier effect” sesuai Perpres 115/2025.BUKA AKSES IKAN LAUT UNTUK WILAYAH PESISIR Jangan diskriminasi. Daerah pesisir wajib dapat alokasi ikan laut: tongkol, kembung, tenggiri. Bekukan dan distribusikan. Ini sekalian menyelamatkan 3 juta nelayan dan menekan harga ikan di TPI.
  7. PENUTUP: BUKA MATA, BUKA TELINGA Kepada Bapak Presiden dan Kepala BGN.
    Jangan jadikan anak kami sebagai kelinci percobaan kebijakan.
    Jangan jadikan MBG sebagai proyek yang hanya menguntungkan segelintir kartel. Kembalikan susu. Buka akses ikan laut. Atau ganti dengan solusi lokal yang nyata.
    Karena gizi dan masa depan Anak Indonesia, tidak bisa ditawar dengan alasan efisiensi.#EfisiensiPalsu #SelamatkanAnakIndonesia #MBGUntukRakyat

Penulis : Amru Siregar< SH

Ketua JARNAS 98 Sumatera Utara

Pemerhati Kebijakan Publik